Purbaya Diganti Suahasil, Ekonom Soroti Masalah Koordinasi hingga Dividen BUMN
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara tidak sekadar menjadi perubahan komposisi kabinet. Pergantian tersebut memunculkan berbagai analisis mengenai persoalan yang disebut berada di balik keputusan pemerintah.
Di kutip dari detik finance.com, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya yang baru sekitar setahun menduduki posisi tersebut. Serah terima jabatan kemudian berlangsung di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah koordinasi di internal Kementerian Keuangan. Ia menyoroti perbedaan pandangan antara jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama terkait pergantian pejabat eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.
Menurut Bhima, persoalan restitusi pada awalnya berkaitan dengan pemeriksaan sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut kemudian disebut meluas ke sektor lain sehingga menimbulkan keberatan dari kalangan pelaku usaha.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah,” kata Bhima.
Bhima juga menyoroti persoalan setoran dividen BUMN sebesar Rp120 triliun kepada Kementerian Keuangan. Menurut dia, kebijakan tersebut turut memunculkan perbedaan pandangan dengan Danantara. Selain substansi kebijakan, ia menilai pola komunikasi dan koordinasi Purbaya selama menjabat ikut menjadi bahan evaluasi.
Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat pergantian tersebut sebagai bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus upaya penyegaran di tubuh pemerintah.
Menurut Tauhid, pemerintah membutuhkan figur yang dapat menghadapi sejumlah tantangan fiskal, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga defisit tetap terkendali.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini,” ujar Tauhid.
Tauhid menilai pengalaman Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting. Sebelum dipercaya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 sehingga telah lama memahami mekanisme kerja dan persoalan internal kementerian.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu,” kata Tauhid.
Dengan pengalaman tersebut, Tauhid menilai Suahasil memiliki modal birokrasi untuk melanjutkan agenda pemerintah sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal. Namun, ia menekankan perubahan tidak serta-merta dapat terlihat dalam waktu singkat.
“Dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan. Walaupun mungkin tidak bisa setahun, ya dikasih waktu untuk bisa melakukan yang diminta oleh Presiden,” ujarnya.
Kini, Suahasil menghadapi pekerjaan besar untuk menjaga pengelolaan keuangan negara sekaligus menjawab tantangan penerimaan, belanja dan defisit fiskal. Dalam serah terima jabatan, Suahasil meminta dukungan para pemangku kepentingan untuk melanjutkan agenda Kementerian Keuangan hingga akhir periode Kabinet Merah Putih 2024–2029. []
