Aceh Tengah belum Bebas Antrean BBM, Kapolda Aceh akan Pastikan Penyebabnya
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Di tengah situasi bebasnya antrean BBM subsidi di SPBU di berbagai wilayah Aceh, ternyata laporan berbeda datang dari Aceh Tengah. Wartawan anggota PWI Aceh di Takengon, Aceh Tengah melaporkan hingga Jumat, 30 Oktober 2026 terpantau antrean masih terjadi di kawasan tersebut.
“Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Aceh Tengah masih terjadi hingga Jumat, 30 Oktober 2026. Warga dilaporkan harus menunggu antara satu hingga 2,5 jam untuk mendapatkan bahan bakar,” lapor Julihan Darussalam, anggota PWI Aceh di Takengon.
Menurut Julihan, persoalan yang sudah berlangusung lama itu sering memicu ketegangan antara pemilik ruko atau pedagang dengan warga yang kendaraannya mengantre di sekitar area stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Upaya penertiban sebelumnya telah dilakukan oleh Polres Aceh Tengah bersama Dinas Perhubungan setempat.
Langkah tersebut sempat membuat kondisi antrean lebih tertib selama sekitar satu pekan. Namun, setelah itu, persoalan serupa kembali terjadi.
Menanggapi kondisi tersebut, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menyatakan akan menelusuri penyebab masih terjadinya antrean BBM di Aceh Tengah.
Hal itu disampaikan Kapolda saat berdiskusi dengan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin seusai melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Baitusshalihin, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Kapolda mengatakan, pihaknya akan mencari tahu letak persoalan yang menyebabkan kelangkaan solar tersebut, termasuk faktor yang memungkinkan kondisi itu terus berulang.
“Untuk sementara akan kita telusuri. Kita akan mencari tahu di mana persoalan seriusnya sehingga kelangkaan solar ini bisa terjadi,” ujar Ruddi.
Penelusuran tersebut diharapkan dapat mengungkap penyebab utama terganggunya ketersediaan solar di Aceh Tengah. Pasalnya, persoalan antrean yang terus berulang tidak hanya menyulitkan warga yang membutuhkan BBM, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas perdagangan dan ketertiban lingkungan di sekitar SPBU.
Masyarakat berharap penanganan persoalan ini tidak berhenti pada penertiban antrean, tetapi juga menyentuh akar masalah sehingga distribusi solar dapat berjalan normal dan konflik antara warga dengan pedagang tidak terus berulang. []
