BPMA Bidik Investasi Migas UEA, Andaman Jadi Pintu Masuk Pengembangan Energi Aceh
PORTALNUSA.com | ABU DHABI – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mulai memperkuat penjajakan kerja sama investasi internasional untuk mendorong pengembangan sektor minyak dan gas bumi (migas) di Aceh.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BPMA, Mawardi Nur, dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA), Judha Nugraha, di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, Senin, 2 November 2026.
Baca: BPMA dan PGE Mulai Pengeboran Sumur Eksplorasi Rayeu D-1 di Aceh Utara
Pertemuan itu membahas peluang penguatan kerja sama investasi Indonesia dan UEA, khususnya dalam pengembangan sektor hulu migas di Aceh, sekaligus membangun kepercayaan investor internasional terhadap prospek investasi energi di daerah tersebut.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peluang pengembangan investasi UEA di wilayah kerja migas Aceh, termasuk keterlibatan Mubadala Energy dalam pengembangan potensi migas di kawasan Andaman.
Pengembangan tahap awal diharapkan dapat menjadi pijakan untuk menarik investasi yang lebih luas pada masa mendatang, termasuk membuka peluang pengembangan industri hilir migas di Aceh.
Dalam diskusi tersebut, Judha Nugraha menyarankan BPMA bersama pemerintah menyiapkan proposal bisnis yang komprehensif terkait rencana pengembangan sektor hulu dan hilir migas. Dokumen tersebut dinilai penting agar peluang investasi dapat ditawarkan secara konkret kepada calon mitra usaha di UEA.
Proposal itu perlu memuat aspek kelayakan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, skema bisnis, hingga potensi pasar sehingga investor memiliki gambaran yang jelas mengenai peluang dan prospek pengembangan migas di Aceh.
Judha juga menilai rencana pengembangan lapangan gas di Wilayah Kerja (WK) South Andaman dapat menjadi momentum untuk mempersiapkan ekosistem industri hilir migas, termasuk infrastruktur pengolahan dan fasilitas pendukung.
Menurutnya, kerja sama investasi antara UEA dan Indonesia merupakan peluang jangka panjang yang perlu dipersiapkan secara serius. Aceh sebagai bagian dari Indonesia dinilai memiliki potensi untuk mengambil peran lebih besar dalam kerja sama tersebut.
Sementara itu, Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan keberhasilan investasi migas tidak hanya diukur dari kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan investor serta menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan.
“Ikhtiar dan langkah yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak bagi masa depan. Namun, perubahan besar tidak dapat diwujudkan dalam ruang dan waktu yang terbatas. Dibutuhkan proses, konsistensi, kerja keras, serta kesabaran untuk menjawab setiap tantangan yang ada,” ujar Mawardi.
Ia menilai UEA dapat menjadi salah satu referensi dalam membangun posisi strategis di sektor energi dan investasi internasional. Keberhasilan negara tersebut didukung visi jangka panjang, keberanian mengambil peluang, serta konsistensi dalam membangun kemitraan.
Mawardi mencontohkan, keberhasilan Mubadala Energy dalam mengembangkan potensi migas di kawasan Andaman berpeluang menjadi referensi positif bagi investor internasional lainnya untuk melihat prospek investasi di Aceh.
“Ketika satu perusahaan berhasil mengembangkan investasinya di suatu wilayah, hal itu dapat menarik perhatian perusahaan lain dari berbagai negara. Keberhasilan tersebut menjadi referensi bahwa wilayah tersebut memiliki prospek dan lingkungan investasi yang menjanjikan,” jelasnya.
Menurut Mawardi, UEA memiliki kapasitas finansial dan jaringan internasional yang kuat. Namun, untuk menarik investasi, Aceh juga perlu memberikan perhatian terhadap aspek keamanan, kenyamanan, serta kepastian berusaha.
Ia menambahkan, kedekatan hubungan budaya Indonesia dan UEA dapat menjadi modal positif dalam membangun kemitraan. Karena itu, pengembangan investasi di Aceh perlu tetap memperhatikan kondisi daerah, karakteristik sosial budaya, serta kearifan lokal.
Lebih lanjut, apabila pengembangan migas di kawasan Andaman menunjukkan hasil positif dan cadangannya terbukti layak secara komersial, peluang pembangunan fasilitas pengolahan dan infrastruktur pendukung di darat, termasuk pemanfaatan fasilitas Arun, dapat menjadi bagian dari rencana pengembangan jangka panjang.
Meski demikian, realisasi rencana tersebut tetap membutuhkan kajian teknis, kepastian cadangan, serta perhitungan keekonomian yang matang.
Dalam pertemuan tersebut, Judha Nugraha didampingi Deputi Direktur BKPM Indonesia untuk Abu Dhabi, Oki R. Tiba. Sementara Mawardi Nur didampingi Deputi Perencanaan BPMA, Afrul Wahyuni, serta Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA, Radhi Darmansyah. []
