DAERAH

Raqan APBK 2027 Pidie Disepakati. Rp 2,086 Triliun

Sekda Pidie, Drs. Samsul Azhar, MAP (tengah) bersama Sekwan, Drs. H. Idhami, MSi (kanan) menyaksikan penandatanganan naskah Raqan APBK Pidie Tahun 2027 yang ditandatangani oleh Ketua DPRK, Anwar Sastra Putra, S.H (kiri) pada sidang paripurna istimewa DPRK setempat, Kamis malam, 19 November 2026. (Foto Humas Setdakab Pidie/Kolase: Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | PIDIE – Setelah melewati proses panjang selama dua pekan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bersama Dewan DPRK Pidie menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) APBK 2027 Pidie sebesar Rp2.086.986.537.078.

Kesepakatan pengesahan berlangsung di ruang sidang utama DPRK Pidie, Kamis malam, 19 November 2026. Selain dihadiri Pimpinanan DPRK, Sekda, Drs. Samsul Azhar, MAP, Forkopimda serta para Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dibuka langsung oleh Ketua DPRK, Anwar Sastra Putra, S.H.

“Berdasarkan kesepakatan Raqan APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 terdiri atas pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp2.011.986.537.078 belanja daerah sebesar Rp 2.086.986.537.078 serta pembiayaan daerah dengan pembiayaan netto sebesar Rp 75 Miliar sehingga dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 75 miliar,”sebut Sekda Pidie, Drs. Samsul Azhar, MAP kepada Portalnusa.com, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Samsul Azhar bahwa defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, sehingga struktur anggaran secara keseluruhan tetap dalam kondisi berimbang. Atas kesepakatan bersama ini, pemerinta yatu melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK atas perhatian, komitmen, dan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan berlangsung.

Dijelaskan juga pembahasan RAPBK bukan sekadar proses merumuskan angka dan alokasi anggaran, melainkan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

“Karenanya, setiap pandangan, masukan, dan kesepakatan yang dihasilkan harus mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,”ujarnya.

Ditambahkan, pemerintah berharap APBK 2027 memdatang dapat menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Tentunya dengan mengarahkan kebijakan serta alokasi anggaran pada pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan,”ungkapnya. []