Pemerintah Aceh Perkuat Pengawasan, Pastikan BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg Tetap Tersedia
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, SKPA terkait, serta sejumlah instansi vertikal.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan keterbatasan pasokan LPG 3 kilogram di beberapa daerah, Selasa, 21 Juli 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, menegaskan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan agar pasokan energi bersubsidi tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujar Robby.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke SPBU dan pangkalan. Pengawasan penyaluran juga akan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG 3 kilogram kepada pemerintah pusat sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh. Selain itu, evaluasi pelayanan di SPBU juga akan dilakukan, termasuk pengaturan antrean, penambahan operator pada jam sibuk, serta pengawasan terhadap stok dan pelayanan agar antrean tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram sesuai peruntukannya serta tidak melakukan pembelian berlebihan, sehingga distribusi energi bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.[]
