Safrizal: Aceh Menuju Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra

Dr. Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, saat mengikuti podcast di UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis, 23 Juli 2026. (Foto: Humas Satgas PRR/ kolase by.portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Aceh dijadwalkan memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi Sumatra mulai 1 Agustus 2026, setelah masa transisi darurat berakhir pada 30 Juli mendatang. Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,9 triliun bagi Aceh, di luar APBN reguler.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, saat menjadi narasumber podcast UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis, 23 juli 2026.

“Mulai 1 Agustus 2026, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Safrizal.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan total anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra pada akhir November 2025. Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh porsi terbesar, yakni Rp58,9 triliun atau lebih dari separuh total anggaran.

Safrizal menjelaskan, anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap. Tahun 2026 dialokasikan Rp24,215 triliun, disusul Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.

Ia menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra merupakan salah satu bencana dengan cakupan wilayah terluas yang pernah terjadi di Indonesia, melanda 54 kabupaten di tiga provinsi, termasuk 18 kabupaten/kota di Aceh.

“Dalam hal jumlah korban, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 memang paling besar. Tetapi dari sisi skala kerusakan, bencana hidrometeorologi ini jauh lebih luas,” katanya.
Safrizal menegaskan, sejak hari pertama bencana pemerintah bersama TNI, Polri, kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat bergerak cepat melakukan evakuasi, membuka dapur umum, menyediakan pengungsian, hingga memulihkan infrastruktur dasar.

Hingga memasuki akhir masa transisi darurat, sejumlah capaian pemulihan telah terealisasi. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali berfungsi 100 persen. Dari 1.638 ruas jalan daerah, sebanyak 1.543 ruas telah diperbaiki, sementara 380 dari 655 jembatan daerah juga telah ditangani.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di 3.120 sekolah terdampak telah kembali berjalan. Seluruh 867 puskesmas terdampak juga telah beroperasi, meski beberapa masih menggunakan fasilitas sementara.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) hampir rampung. Dari target 18.943 unit, sebanyak 18.861 unit telah selesai dibangun dan 18.784 unit telah ditempati penyintas. Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) terus berlanjut, dengan 401 unit telah selesai dan 1.832 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Safrizal menegaskan, tujuan utama rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali infrastruktur, tetapi memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

“Pembangunan kembali Aceh harus mampu memulihkan kemanusiaan. Karena itu kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Semoga cita-cita kita membangun kembali Aceh yang build back better, safer, and more resilient dapat terwujud,” ujar Safrizal.[]