21 Tahun Damai Aceh: Momentum Menagih Makna Perdamaian
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Tanggal 15 Agustus kembali menjadi salah satu momentum penting bagi Aceh. Dua puluh satu tahun setelah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, peringatan Hari Damai Aceh tahun ini tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana perdamaian memberi perubahan bagi kehidupan masyarakat.
Sejumlah kegiatan dijadwalkan berlangsung di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026. Kawasan Masjid Raya Baiturrahman menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian, sementara Balee Meuseuraya Aceh (BMA) kembali menjadi ruang penting untuk memperingati perjalanan perdamaian Aceh.
Di Masjid Raya Baiturrahman, agenda yang direncanakan mencakup zikir dan doa bersama melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang memperkuat ukhuwah, persatuan dan refleksi terhadap masa depan Aceh.
Masjid Raya Baiturrahman memiliki posisi khusus dalam sejarah Aceh. Masjid yang berada di pusat Banda Aceh itu bukan hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol sejarah, ketahanan dan identitas masyarakat Aceh.
Karena itu, penempatan kegiatan keagamaan pada momentum Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman memiliki makna lebih luas: perdamaian tidak hanya diperingati melalui pidato dan seremoni, tetapi juga ditempatkan dalam ruang spiritual dan kehidupan masyarakat.
BMA dan pertanyaan tentang 21 tahun perdamaian
Sementara itu, Balee Meuseuraya Aceh menjadi salah satu lokasi penting dalam peringatan Hari Damai Aceh. Gedung tersebut sebelumnya menjadi lokasi puncak peringatan dua dekade perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2025.
Pada peringatan 20 tahun perdamaian tahun lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut perdamaian Aceh sebagai salah satu periode perdamaian terpanjang yang pernah berlangsung dan menegaskan pentingnya menjaga perdamaian sekaligus menyelesaikan persoalan yang masih tersisa dari MoU Helsinki.
Peringatan tersebut juga memperlihatkan bahwa setelah dua dekade, pembicaraan mengenai perdamaian Aceh tidak berhenti pada soal berakhirnya konflik.
Masih terdapat pekerjaan rumah berkaitan dengan implementasi sejumlah butir MoU Helsinki, kesejahteraan mantan kombatan, korban konflik dan kelompok masyarakat yang terdampak konflik.
Pada 2025, misalnya, Gubernur Muzakir Manaf secara terbuka meminta pemerintah pusat merealisasikan lahan pertanian bagi mantan kombatan GAM, korban konflik serta kelompok yang disebut dalam kesepakatan damai. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu pekerjaan rumah yang belum selesai.
Dengan demikian, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 2026 dapat menjadi momentum untuk menggeser pertanyaan dari “berapa lama Aceh sudah damai?” menjadi “apa yang sudah diberikan perdamaian kepada rakyat Aceh?”
Dari konflik menuju generasi yang lahir dalam damai
Dua puluh satu tahun merupakan waktu yang cukup panjang. Generasi yang lahir setelah MoU Helsinki kini telah memasuki usia dewasa.
Bagi generasi tersebut, konflik bersenjata Aceh bukan lagi pengalaman langsung, melainkan sejarah yang mereka kenal melalui cerita orang tua, dokumentasi dan buku.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan baru
Perdamaian harus diwariskan bukan hanya sebagai sebuah perjanjian politik, tetapi sebagai budaya. Generasi muda perlu memahami bahwa stabilitas yang dinikmati Aceh saat ini lahir dari proses panjang, pengorbanan dan kompromi politik yang tidak sederhana.
Karena itu, peringatan Hari Damai Aceh semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pembangunan pascakonflik, reintegrasi, pemenuhan hak korban konflik, penguatan ekonomi masyarakat serta keberlanjutan perdamaian.
Pada peringatan 20 tahun lalu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto juga menekankan bahwa keberhasilan merawat perdamaian harus berujung pada kesejahteraan masyarakat, terutama korban konflik. []
