Bangkit Pascabencana, Ribuan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Aceh Kembali Produktif Lewat Program KKP

PORTALNUSA.com | JAKARTA – Program pemulihan dan rekonstruksi yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menunjukkan hasil nyata di Aceh. Ribuan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdampak bencana kini kembali beraktivitas produktif melalui rehabilitasi tambak, dukungan sarana produksi, hingga pengoperasian fasilitas pergaraman di sejumlah wilayah pesisir.

Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan pemulihan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

“Berbagai capaian yang telah terwujud menunjukkan proses pemulihan di Aceh berjalan positif dan memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak,” ujar Safrizal, Rabu, 21 Oktober 2026.

Data Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR) KKP menunjukkan Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan dampak terluas pada sektor kelautan dan perikanan, dengan jumlah terdampak mencapai 29.781 pelaku usaha. Angka tersebut terdiri atas 23.414 pembudidaya ikan, 4.809 nelayan, 1.450 petambak garam, serta 108 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang tersebar di berbagai wilayah pesisir.

Seiring pelaksanaan berbagai program pemulihan, sejumlah capaian strategis mulai terealisasi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu capaian penting ditandai dengan keberhasilan panen perdana udang vaname oleh para pembudidaya di Kabupaten Pidie Jaya pada 19 Oktober 2026. Panen tersebut berasal dari tambak yang telah direhabilitasi melalui dukungan program KKP dan menjadi bukti mulai pulihnya aktivitas budidaya perikanan di wilayah terdampak.

Selain itu, KKP bersama Tim Satgas PRR dan pemerintah daerah telah mengoperasionalkan kembali kawasan tambak produktif di sejumlah wilayah. Operasionalisasi tambak secara simbolis dilakukan pada lahan seluas 300 hektare di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kota Langsa, serta 120 hektare tambak udang di Kabupaten Aceh Timur.

Pemulihan juga menyasar sektor pergaraman rakyat. Dari target pembangunan 506 unit rumah perebusan garam yang tersebar di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur, sebanyak 15 unit di Kabupaten Bireuen telah beroperasi penuh dan melaksanakan perebusan garam perdana. Sementara itu, 491 unit lainnya masih dalam proses konstruksi dan ditargetkan seluruhnya beroperasi pada Desember 2026.

Untuk mempercepat normalisasi infrastruktur tambak, KKP menyalurkan delapan unit excavator ukuran PC-135 ke delapan kabupaten/kota di Aceh sebagai bagian dari dukungan 12 unit excavator yang didistribusikan ke tiga provinsi terdampak di Pulau Sumatera. Alat berat tersebut ditempatkan di Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa mesin dan kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan, 75 paket peralatan pengolahan hasil perikanan, serta 500 unit coolbox guna mendukung pemulihan usaha masyarakat pesisir.

Dalam Rencana Aksi PRR KKP, proses pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh dirancang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pengoperasian kembali 15.111 hektare tambak dan kolam budidaya serta 950 unit keramba.

Program tersebut akan dilanjutkan pada 2027 melalui rehabilitasi lanjutan seluas 18.695 hektare tambak, penyaluran alat tangkap dan sarana usaha perikanan, serta penambahan rumah perebusan garam hingga mencapai 944 unit.

Melalui rangkaian intervensi tersebut, KKP berkomitmen mengembalikan mata pencaharian puluhan ribu masyarakat pesisir agar roda perekonomian daerah kembali pulih, kuat, dan tangguh.

Mantan Pj Gubernur Aceh itu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh.

“Kami optimistis berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara bertahap dapat mengembalikan mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pemulihan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga membangun sektor kelautan dan perikanan yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan di masa mendatang,” pungkas Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal. []