Bupati Pidie Desak Komnas HAM Usut Tuntas Insiden Maulid Berdarah di Tiro
PORTALNUSA.com | PIDIE – Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, SH, MH, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, segera mengusut tuntas insiden kekerasan yang dikenal sebagai Maulid Berdarah di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Permintaan itu disampaikannya saat menerima Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan koordinasi di Pendopo Bupati Pidie, Minggu malam, 8 November 2026.
Sarjani juga menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan objektif, termasuk menelusuri kronologi kejadian, latar belakang insiden hingga pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
Sementara itu, Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, SH, mengatakan pertemuan itu merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa kekerasan di Gampong Pulo Keunari.
“Komnas HAM melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperoleh informasi yang utuh, mulai dari kronologi peristiwa, penanganan korban hingga perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pascakejadian,” kata Andi kepada PORTALNUSA.com, Senin, 9 November 2026.
Menurut Andi, Bupati menilai pengungkapan fakta secara menyeluruh penting agar penanganan insiden tersebut memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung proses pemantauan Komnas HAM dengan memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan.
“Keterangan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.
Andi menambahkan, koordinasi tersebut dilakukan Komnas HAM berdasarkan kewenangan pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya, melalui surat koordinasi, Komnas HAM meminta kesediaan Bupati Pidie memberikan keterangan mengenai penanganan bentrokan di Gampong Pulo Keunari serta perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah peristiwa tersebut.
Pertemuan itu diharapkan menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan insiden Maulid Berdarah berlangsung terbuka dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Pidie berharap proses pengungkapan kasus tersebut dapat memberikan kejelasan atas peristiwa yang terjadi serta mencegah persoalan serupa kembali muncul di tengah masyarakat. []
