KIA Selesaikan Tujuh Sengketa Informasi dengan Badan Publik Pemko Lhokseumawe Melalui Mediasi
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Dalam proses di kabupaten kota di provinsi Aceh, Komisi Informasi Aceh (KIA) telah juga memfasilitasi penyelesaian untuk tujuh perkara sengketa informasi publik yang pada priode tahun berjalan melibatkan sejumlah badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Penyelesaian tersebut, ditempuh melalui pola mekanisme mediasi sebagai upaya memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari penyelenggara pemerintahan.
Untuk di ketahui, Agenda pembacaan putusan mediasi terhadap tujuh perkara di kota Lhokseumawe tersebut berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Jadwal itu ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno KIA pada 8 Oktober 2026 lalu, Hal tersebut diatas, didapatkan portalnusa.com dari hasil konfirmasi dan validasi data kepada ketua Komisioner KIA Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, Jumat, 20 November 2026.
Benar bang kita sudah melakukan penyelesain di kota Lhokseumawe pada 26 Oktober 2026, kami telah menyelesaikan pekerjaan itu dengan mediasi, ungkap Vicky.
Masih dari penjelasan Vicky, ada tujuh perkara tersebut yang melibatkan empat pemohon informasi dengan tujuh badan publik sebagai pihak termohon.
Berikut ini data yang didapatkan dari Vicky.
Pemohon pertk Muhammad Nazaruddin ia mengajukan tiga permohonan sengketa, masing-masing terhadap Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe dengan register 034/VIII/KIA-PSI/2026, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe dengan register 036/VIII/KIA-PSI/2026, serta PPID Dinas Sosial Kota Lhokseumawe dengan register 040/VIII/KIA-PSI/2026.
Selanjutnya, Nisa Afrillya, ST., mengajukan sengketa terhadap Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kota Lhokseumawe dengan register 035/VIII/KIA-PSI/2026.
Lalu ada Ade Meutia Ananda, SH., tercatat mengajukan dua permohonan, yakni terhadap PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lhokseumawe dengan register 037/VIII/KIA-PSI/2026 serta PPID Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dengan register 039/VIII/KIA-PSI/2026.
Selanjutnya, Sagita Nova, SH., mengajukan juga permohonan sengketa terhadap PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan register 038/VIII/KIA-PSI/2026.
Dalam proses penyelesaian perkara ini, Majelis Komisioner diketuai Sabri, dengan anggota Vicky Bastianda dan Junaidi. Adapun proses mediasi dipimpin M. Nasir, sementara Gusmayadi bertugas sebagai panitera.
Mediasi sendiri menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang mengedepankan kesepakatan para pihak. Melalui mekanisme ini, badan publik dan pemohon informasi diberikan ruang untuk menyelesaikan perbedaan terkait pemenuhan hak atas informasi tanpa harus melanjutkan perkara ke tahap ajudikasi nonlitigasi.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 39 menyebutkan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.
Penyelesaian tujuh perkara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sekaligus mendorong badan publik agar memberikan pelayanan informasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari tanggung jawab badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, serta penyelenggaraan pemerintahan. (Adv)














