PORTALNUSA.com | SEMARANG – Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh perlu terus mendapatkan dukungan dan komitmen Pemerintah Aceh dalam hal pengembangan kapasitas lembaga yang menaungi para ulama di Serambi Mekah tersebut.
“(Perlu terus diberikan dukungan) karena hal itu masih menjadi faktor penghambat lembaga itu untuk setara dengan lembaga lain pada lingkup pelayanan kekhususan di lingkungan Pemerintahan Aceh,” kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintah (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Taufik.
Taufik mengatakan itu pada sidang disertasi untuk meraih gelar doktor Bidang Administrasi Publik setelah mengikuti ujian disertasi di Universitas Diponegoro Semarang, Rabu, 31 Mei 2023. Penelitiannya tentang Pengembangan Kapasitas Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Sidang promosi terbuka dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. Hardi Warsono, MT yang berlangsung di ruang Seminar FISIP Gedung Doktor Administrasi Publik berlangsung pukul 13.30-16.30 WIB. Taufik berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para tim penguji.
Taufik melakukan penelitian disertasi dibimbing oleh tim promotor yang terdiri dari Prof. Budi Setiyono, M.Pol.Admin, Ph.D, Dr. Kismartini, M.Si, dan Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si. Sementara penguji internal Dr. Dyah Lituhayu, M.Si, dan penguji eksternal Sait Abdullah, M.Pol Admin, Ph. D Associate Professor Politeknik STIA LAN Bandung.
Gagasan yang mendasari penelitian Taufik muncul dari kehadiran lembaga istimewa di Aceh sebagai wujud pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh. Salah satunya adalah adanya Lembaga MPU.
Secara kedudukan, kata Taufik, lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga semi pemerintah (quasi-governmental organization) atau dikenal dengan lembaga independen.
Taufik menambahkan lembaga semi pemerintah secara teoritis memiliki karakteristik pemerintah dan swasta yang menggabungkan unsur-unsur dari keduanya dalam pengelolaannya. Beberapa kasus organisasi semi pemerintah secara finansial bersumber atau didukung dari anggaran pemerintah. Semua karakteristik ini dimiliki oleh lembaga MPU.
Empat faktor penghambat
Penelitian Taufik menemukan empat faktor penghambat dalam pengembangan kapasitas lembaga MPU Aceh yaitu: komitmen pemerintah dan dukungan stakeholder, regulasi, kepemimpinan, dan kapasitas SDM ASN.
Usulan rekomendasi strategi pengembangan kapasitas lembaga MPU Aceh yaitu merekonstruksi teori Grindle dengan menambahkan dimensi jaringan dan dukungan politik. Penekanan dimensi jaringan pada membangun sistem kerja berbasis jaringan dalam mencapai efektivitas organisasi. Eksistensi lembaga MPU Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga memerlukan dukungan politik.
Oleh karena itu, Taufik menegaskan bahwa strategi pengembangan kapasitas lembaga MPU Aceh akan berhasil apabila ditambah dengan dimensi jaringan dan dukungan politik.
Ujian selama tiga jam telah berhasil meyakinkan para penguji dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dengan nilai IPK sempurna 4,00 dengan masa studi 3 tahun, 9 bulan, 26 hari.
Taufik adalah dosen penerima beasiswa 5.000 Doktor Tahun 2019-2022. Putra kelahiran Bireuen itu, saat ini juga aktif sebagai anggota Indonesian Association for Public Administration (IAPA) merupakan organisasi profesi ilmuan administrasi publik Indonesia.
Taufik mempunyai beberapa tulisan yang telah dipublish dalam International Proceedings, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi. []
