PORTALNUSA.com | JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagaimana keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II pada 21 Agustus 2024 di Hotel Aria Barito, Banjarmasin.
Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, M. Harris Sadikin mengatakan, Pengurus Pusat PWI tetap mengacu pada hasil Konkernas II Banjarmasin.
“HPN 2025 akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil Konkernas dikuatkan rapat pleno Pengurus Pusat PWI pada awal September 2024,” ujar Harris, Kamis, 19 September 2024.
Dijelaskan, proses administrasi sudah disiapkan. PWI Pusat sudah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan pembatalan penunjukan sebagai tuan rumah.
Kemudian, PWI Kalimantan Selatan sudah menyampaikan surat kesiapannya sebagai tuan rumah HPN 2025.
“Jadi secara administrasi semua sudah lengkap dan dinyatakan tidak ada persoalan,” tandas Harris.
Berkaitan adanya pihak yang mengklaim Riau sebagai tuan rumah HPN 2025, kata Harris, silakan saja. Itu bukan merupakan dari organisasi PWI. Karena, PWI Pusat sudah membentuk kepanitian HPN 2025 di Kalimantan Selatan.
PWI yang sah adalah Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekjen Iqbal Irsyad. Selain itu, hanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai PWI.
“Silakan mereka mengklaim, PWI Pusat tetap menjalankan program sebagaimana yang sudah direncanakan,” kata Harris.
“Tidak ada dualisme PWI. Organisasi PWI hanya satu, Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekjend Iqbal Irsyad,” lanjutnya.
Kepengurusan PWI, jelas Harris, sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0000946.01.08. Tahun 2024 Tanggal 9 Juli 2024. Jika ada yang mengaku sebagai PWI. Silakan lihat apakah sesuai dengan AHU yang terdaftar di Kemenkum HAM atau tidak, kalau tidak sesuai berarti itu hanya ulah segelintir oknum yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus PWI Pusat.
Dikatakan Harris, PWI masih berjalan sebagaimana organisasi lainnya, pengurus terus merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggotanya.
Bahkan, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Anugerah Adinegoro, dan program lainnya masih berjalan sebagaimana perencanaan awal.
“Seluruh provinsi diminta tetap fokus terhadap program yang sudah disusun. Tidak perlu terpengaruh terhadap isu yang diembuskan segelintir oknum. Kita tetap jalan untuk membesarkan PWI, demi kepentingan anggota,” demikian M. Harris Sadikin.[]
