Temui Mensos RI, Wagub Aceh Usul Tambahan 331 Ribu PBI JK dan Dukungan Pemulihan Bencana
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menemui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam pertemuan kerja di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, guna membahas sejumlah program prioritas untuk masyarakat Aceh, mulai dari penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), penanganan pascabencana, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut, Wagub Aceh yang akrab disapa Dek Fadh didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal. Pemerintah Aceh mengusulkan tambahan alokasi PBI JK sebanyak 331.984 jiwa agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara layak dan berkelanjutan.
“Kami menyampaikan langsung kebutuhan penambahan PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini penting agar warga kurang mampu tetap terlindungi dalam layanan kesehatan,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.
Menurutnya, Pemerintah Aceh terus berupaya memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui skema jaminan kesehatan nasional yang tepat sasaran.
Selain membahas sektor kesehatan, Wagub Aceh juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam proses pemulihan dan penanganan pascabencana.
“Kami berharap dukungan dari Kementerian Sosial dapat membantu percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh,” katanya.
Dalam agenda tersebut, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dikembangkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Fadhlullah mengatakan, program itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih merata.
Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI berlangsung hangat dan penuh semangat dalam memperkuat program kesejahteraan sosial bagi masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. []
