Pemerintah Aceh Pacu Pemulihan Sawah Terdampak Bencana Hidrometeorologi
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus memprogram percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi lewat koordinasi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan apresiasi atas kinerja Distanbun yang dinilai positif dalam percepatan pemulihan lahan pertanian dan meningkatkan dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Salah satu capaian yang telah direalisasikan yakni telah dimulainya gerakan tanam padi di lahan yang telah dipulihkan. Kegiatan diresmikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, pada 5 Juli 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Selain itu, dukungan anggaran dari Kementan juga meningkat, dari Rp380 miliar pada tahap pertama menjadi Rp515 miliar pada tahap kedua untuk percepatan pemulihan lahan pertanian di Aceh.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, melaporkan bencana hidrometeorologi berdampak pada 57.485 hektare sawah di Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.852 hektare telah dan sedang ditangani melalui program optimasi lahan dan rehabilitasi, sementara 16.633 hektare lainnya masih memerlukan penanganan, terutama pada kategori rusak berat dan sawah yang hilang.
Menurut Nurlis, program rehabilitasi dilaksanakan melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Distanbun Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota. Gubernur Mualem juga menginstruksikan jajaran Distanbun untuk terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Satgas PRR Kemendagri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait agar seluruh program berjalan sesuai target.
Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian, meliputi optimasi lahan, rehabilitasi sawah, pembangunan irigasi, jaringan irigasi tersier, hingga jalan usaha tani, telah mencapai 48,48 persen. Pemerintah Aceh berharap percepatan pemulihan ini tidak hanya mengembalikan fungsi lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di wilayah terdampak.[]
