HUT Simeulue tanpa Anggaran Publikasi, Publik tak Dapat Info Kegiatan
PORTALNUSA.com | SIMEULUE – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Simeulue tahun ini terasa berbeda. Bukan karena kurang meriah, melainkan sepinya pemberitaan media massa.
Fenomena ini disebut-sebut sebagai kejadian pertama kali dalam sejarah perayaan HUT Kabupaten Simeulue.
Perayaan HUT Simeulue digelar Minggu, 12 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan Pemkab Simeulue melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dalam Surat Keputusan (SK) Panitia yang ditandatangani oleh Bupati Simeulue turut tercantum Kepala Diskominsa dan PWI Simeulue sebagai penanggung jawab bidang publikasi.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Seksi publikasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi ternyata tidak mendapatkan biaya operasional sama sekali.
“Untuk Seksi Publikasi HUT Simeulue tidak ada biayanya, Bang,” ujar Plt Kepala Dinas Pariwisata Simeulue, Agus menjawab wartawan.
Akibat ketiadaan anggaran publikasi, hampir tak satu pun wartawan melakukan peliputan di lokasi kegiatan, baik pada puncak acara HUT maupun karnaval budaya.
Ironisnya, masyatakat Simeulue lebih banyak mengetahui HUT Kabupaten Aceh Barat yang digelar pada waktu bersamaan ketimbang daerah mereka sendiri.
Ketua PWI Simeulue, Firnalis, membenarkan bahwa organisasi yang dipimpinnya memang dicantumkan dalam SK Panitia Bidang Publikasi. Namun, menurutnya, pencantuman tersebut hanya formalitas.
“Kami dicantumkan hanya sebagai pelengkap SK saja. Tidak ada koordinasi ataupun dukungan anggaran publikasi,” jelas Firnalis.
Firnalis tidak menyalahkan Bupati Simeulue, Monas bahkan memuji semangat sang bupati yang rela kehujanan demi menyemangati peserta karnaval.
Firnalis menilai pihak penyelenggara seolah mengabaikan peran media massa, dan lebih memilih menggantungkan publikasi acara pada media sosial seperti Facebook.
“Sekarang ini, biaya promosi lewat Facebook malah lebih besar daripada anggaran untuk media massa,” ungkapnya.
Ketiadaan pemberitaan tentang HUT Simeulue menjadi tamparan bagi penyelenggara, karena media massa sejatinya merupakan sumber informasi resmi dan legal bagi publik.
Beberapa tokoh masyarakat menilai pengabaian terhadap media bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah.
“Kalau media tidak dihargai, bukan mustahil nanti media justru fokus memuat kekurangan dan kesalahan pemerintah daerah,” ujar salah seorang tokoh yang enggan disebut namanya.
“Ini bukan acara tingkat desa, tapi tingkat kabupaten. Harusnya Bupati malu jika perayaan sebesar ini tak terdengar gaungnya di media dan tidak tercatat sejarah,” tambah tokoh lainnya.[]
