MoU Helsinki Kembali Dibahas, Aceh dan Pemerintah Pusat Perkuat Koordinasi
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Menindaklanjuti undangan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, menghadiri pertemuan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.
Rombongan Pemerintah Aceh diterima Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Sementara itu pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bagian dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh guna membahas sejumlah agenda strategis terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
Di sisi lain, Ketua BRA, Jamaluddin, mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, serta korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Baca:Ā Mualem Pantau Langsung RDP Revisi UUPA di DPR RI, Soroti Kewenangan dan Dana Otsus Aceh
Menurut Jamaluddin, bahasan itu menjadi bagian dari perkuat komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade, sejak MoU di tanda tangani.
Selain bahasan implementasi MoU, pertemuan tersebut juga menjadi lintas koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mendorong penyelesaian berbagai agenda yang masih belum terealisasi sejalan dengan amanat yang disepakati.
Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Negara yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal implementasi butir-butir MoU Helsinki. Menurutnya, hal ini akan memperkuat perdamaian yang telah terbangun sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pertemuan tersebut itu menjadi bagian komitmen bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk terus menjaga komunikasi, menjaga lintasan koordinasi, serta mengawal implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[]
