Pidie Jaya Butuh Rp150 Miliar untuk Pulihkan 476 Hektare Sawah Pascabencana
PORTALNUSA.com | PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengusulkan dukungan anggaran Rp150 miliar kepada pemerintah pusat untuk memulihkan 476 hektare lahan pertanian dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Usulan tersebut disampaikan Pemkab Pidie Jaya saat tim pemerintah pusat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana di daerah itu, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Tim tersebut melibatkan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Baca: Pulihkan Dampak Bencana, DPMG Pijay Usulkan Lima Program Bantuan ke Kemendes PDT
Mereka langsung meninjau lahan pertanian yang terdampak, hunian sementara (huntara), tambak dan kolam masyarakat, pasar, UMKM serta sejumlah potensi ekonomi yang ikut terdampak bencana hidrometeorologi.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, mengatakan dana Rp150 miliar tersebut nantinya akan difokuskan untuk normalisasi lahan pertanian yang tertimbun lumpur, perbaikan jaringan irigasi serta penambahan alat berat guna mempercepat proses pemulihan.
“Di sektor pertanian sebagai basis kekuatan ekonomi, Pijay mengusulkan dana dukungan rehabilitasi Rp150 miliar yang difokuskan pada pencetakan lahan tertimbun lumpur, sarana irigasi yang hancur serta tambahan alat berat,” kata Sibral kepada Portalnusa.com, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurutnya, pemulihan tidak bisa ditunda terlalu lama karena semakin lama lahan tidak dapat ditanami, semakin besar kerugian yang harus ditanggung petani.
Karena itu, Pemkab Pidie Jaya berharap dukungan pemerintah pusat diperkuat melalui anggaran, alat berat, sarana produksi pertanian dan pendampingan teknis.
Sibral menegaskan, pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat.
“Prioritas Pemkab Pijay saat ini adalah bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan dipulihkan, perdagangan kembali bergerak, dan masyarakat terdampak mendapat dukungan untuk bangkit,” ujarnya. []
