Di Balik Piring Anak, Ada Petani, UMKM, dan Lapangan Kerja Baru

Laporan: Maulana Syahrial, Blangpidie

PORTALNUSA.com | BLANGPIDIE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat apabila rantai pasoknya melibatkan petani dan pelaku usaha lokal.

Hal itu disampaikan PIC Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Aceh Barat Daya (Abdya), Mirawati, dalam perbincangan dengan awak media, Kamis, 10 September 2026.

Menurut Mirawati, keberadaan SPPG dapat menjadi penghubung antara kebutuhan pangan untuk program MBG dengan produksi masyarakat di daerah.

“MBG bukan sekadar makanan yang diberikan kepada anak-anak. Di dalamnya terdapat rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani yang menyediakan bahan pangan, UMKM yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan, hingga tenaga kerja yang menjalankan proses produksi dan distribusi,” kata Mirawati.

Pasar Baru bagi Petani Lokal

Mirawati mengatakan kebutuhan bahan pangan yang harus dipenuhi secara rutin menjadi peluang bagi petani dan pemasok lokal.

Komoditas seperti beras, sayuran, telur, ikan, buah-buahan hingga bumbu dapur dapat diserap dari masyarakat setempat, sepanjang memenuhi kualitas dan ketentuan yang berlaku.

“Kebutuhan bahan pangan secara rutin ini bisa jadi peluang bagi petani lokal. Komoditas seperti sayuran, beras, telur, ikan dan buah-buahan bisa kita serap langsung dari masyarakat setempat sesuai kualitas dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut dia, pola tersebut dapat membuat belanja program MBG ikut menggerakkan perekonomian daerah.

Ketika bahan pangan dibeli dari masyarakat lokal, kata Mirawati, perputaran uang tidak berhenti pada penyedia makanan, tetapi juga mengalir kepada petani, pedagang, pekerja dan pelaku UMKM.

“Ketika petani dapat pasar, UMKM dapat order, dan tenaga kerja dapat upah, maka uang akan terus berputar di masyarakat. Inilah efek ekonomi yang kita harapkan dari MBG,” katanya.

Menolak Produksi Dipindahkan ke Kantin Sekolah

Mirawati juga menanggapi wacana yang mendorong proses produksi MBG dilakukan di kantin sekolah.

Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara matang karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memenuhi kebutuhan produksi makanan dalam jumlah besar.

“Kantin sekolah bukan solusi utama untuk produksi MBG. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang dirancang untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar,” ujarnya.

Ia menyebut dapur yang memproduksi ribuan porsi makanan membutuhkan fasilitas dan prosedur yang memadai, mulai dari ruang penyimpanan dingin, area pencucian, ventilasi, tempat sampah tertutup hingga sistem pengelolaan limbah.

Jika fasilitas belum memenuhi standar tetapi produksi tetap dipaksakan, kata dia, risiko yang muncul bukan hanya persoalan kebersihan dan keamanan pangan.

“Kalau fasilitas belum memadai tapi dipaksakan, justru akan muncul persoalan baru. Beban sekolah bertambah. Ada risiko keamanan pangan, kebersihan, dan yang paling penting: mengganggu proses belajar mengajar,” katanya.

Ia menilai sekolah sebaiknya tetap fokus pada fungsi utamanya di bidang pendidikan.

“Sekolah memiliki tugas utama dalam pendidikan. Jangan sampai kita menambah beban guru dan kepala sekolah dengan urusan logistik dapur,” tambahnya.

SPPG Dinilai Lebih Terukur

Mirawati mengatakan SPPG dirancang sebagai fasilitas khusus yang menangani proses pemenuhan gizi, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah.

“Yang kita perlukan adalah sistem yang efektif dan siap menjalankan produksi dalam jumlah besar, bukan sekadar memindahkan tempat memasak ke kantin sekolah,” ujarnya.

Menurut dia, sistem produksi yang terpusat juga memungkinkan proses pengawasan dilakukan lebih terukur, termasuk terkait keamanan pangan, kebersihan, mutu bahan dan penyusunan menu.

Dalam skema tersebut, sekolah tetap memiliki peran dalam memastikan makanan diterima peserta didik tepat waktu dan dalam kondisi baik. Sementara proses produksi dilakukan di fasilitas yang memang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.

“Sekolah tetap penting untuk memastikan makanan diterima peserta didik tepat waktu dan dalam kondisi baik. Tapi fungsi produksi, biarlah dilakukan di fasilitas yang memang disiapkan untuk itu,” kata Mirawati.

Dampak Ekonomi dari Hulu ke Hilir

Mirawati berharap pelaksanaan MBG di Abdya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi anak sekolah. Program tersebut, menurutnya, juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitar SPPG.

“Harapan kita, MBG memberikan manfaat dari hulu sampai hilir. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, UMKM berkembang, dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Ia mencontohkan, SPPG dengan kapasitas pelayanan sekitar 3.000 siswa membutuhkan tenaga kerja untuk berbagai fungsi, mulai dari juru masak, helper, administrasi, pengemudi hingga petugas kebersihan.

Di sisi lain, UMKM dapat mengambil bagian dalam rantai pengadaan, antara lain melalui penyediaan kebutuhan pangan, bumbu, lauk maupun kemasan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita ingin MBG memberikan dampak nyata. Bukan hanya di meja makan anak-anak, tetapi juga sampai ke petani, pelaku UMKM dan keluarga masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari program ini,” pungkas Mirawati. []