Plt Sekda Aceh Buka Rakerda Dekranasda, Perajin Diminta Manfaatkan Pasar Digital

Plt Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si., membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Provinsi Aceh, Jumat, 11 September 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/Kolase by.portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, M.Si., membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten/Kota se-Aceh Tahun 2026 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat, 11 September 2026.

Rakerda tersebut digelar bersamaan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54, Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK (TP PKK) se-Aceh, serta Pameran Kriya Unggulan Aceh 2026.

Kegiatan dihadiri Ketua TP-PKK Aceh Marlina Muzakir, para ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Aceh dan sejumlah pejabat terkait.

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Dalam sambutan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang dibacakannya, Taufik mengatakan peringatan HKG PKK tidak semestinya berhenti pada agenda seremonial. Momentum tersebut, menurutnya, harus digunakan untuk mengevaluasi program, memperkuat konsolidasi dan memastikan 10 Program Pokok PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh memiliki arti penting sebagai forum memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus menyelaraskan langkah ke depan,” demikian pesan Wakil Gubernur dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa kekuatan PKK berada pada basis keluarga. Dari lingkungan keluarga, kata dia, pembangunan dapat didorong melalui penguatan kesehatan, pendidikan, karakter, ketahanan sosial hingga kemandirian ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, pemerintah melihat PKK dan Dekranasda memiliki ruang kolaborasi yang kuat, terutama dalam mendorong perempuan dan keluarga menjadi pelaku UMKM sekaligus perajin.

Pemberdayaan ekonomi tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga warisan budaya Aceh.

Dari Produk Lokal ke Pasar Global

Wakil Gubernur menyambut tema Rakerda Dekranasda Aceh 2026, “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia.”

Menurutnya, tema tersebut mencerminkan tantangan yang kini dihadapi industri kriya Aceh: menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan identitas budaya.

Aceh memiliki beragam produk kriya dan wastra dengan motif, teknik serta karakter khas. Namun, kekayaan tersebut perlu dikembangkan agar mampu memenuhi selera dan standar pasar yang lebih luas.

“Bagaimana kekayaan tersebut dikembangkan menjadi produk yang inovatif dan berkualitas, memenuhi standar pasar global, namun tetap mempertahankan identitas Aceh,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Perajin juga didorong untuk lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dengan memanfaatkan teknologi digital. Media sosial, platform perdagangan digital dan strategi pemasaran kreatif dinilai dapat membuka akses pasar yang selama ini sulit dijangkau pelaku usaha kecil.

Dengan strategi tersebut, produk kriya Aceh diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan konsumen yang datang ke daerah, tetapi dapat dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia hingga pasar internasional.

Wakil Gubernur meminta Rakerda menghasilkan program kerja yang konkret dan terukur, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas perajin dan pelaku UMKM.

Koordinasi antara Dekranasda Aceh dan Dekranasda kabupaten/kota juga dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam pembinaan perajin, peningkatan kualitas produk, promosi serta perluasan akses pasar.

Setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki produk unggulan yang dapat menjadi identitas daerah dan selanjutnya dikembangkan sebagai bagian dari branding kriya Aceh.

PKK dan Ekonomi Keluarga

Agenda Dekranasda tersebut juga ditempatkan dalam kerangka lebih luas pemberdayaan keluarga melalui gerakan PKK.

Tema HKG PKK ke-54, “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045,” diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi diterjemahkan dalam program yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Penguatan keluarga, pemberdayaan perempuan, pengembangan UMKM dan pelestarian budaya disebut sebagai sejumlah sektor yang dapat berjalan beriringan untuk menciptakan sumber ekonomi baru.

Untuk itu, jajaran PKK dan Dekranasda didorong memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan kebersamaan dan kerja yang konsisten, kami yakin PKK dan Dekranasda dapat memberikan kontribusi semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” demikian pesan Wakil Gubernur.

Usai membacakan sambutan tersebut, Plt. Sekda Aceh Taufik secara resmi membuka Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh dan Rakerda Dekranasda Aceh Tahun 2026. []