Dek Fadh, Abu Paya Pasie, dan Ketua DPRA Temui Menko Polkam, Perkuat Sinergi untuk Aceh
PORTALNUSA.com | JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, bersama ulama kharismatik Aceh Abu Paya Pasie dan Ketua DPRA Zulfadhli, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Dudung Abdurachman, di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam RI itu turut dihadiri Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Ketua Komisi I DPRA Tgk. H. Muharuddin, serta Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, bersama sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Kehadiran unsur eksekutif, legislatif, kepala daerah, dan ulama dalam pertemuan tersebut menunjukkan keterlibatan berbagai elemen Aceh dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan itu, Dek Fadh menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antarlembaga untuk mendukung pembangunan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh.
“Bagi kami, membangun Aceh membutuhkan komunikasi, kebersamaan, dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kami ingin hubungan yang baik ini terus terjaga sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh dapat diperjuangkan bersama,” ujar Dek Fadh.
Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan berbagai unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kehadiran Abu Paya Pasie, yang juga dikenal sebagai Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, turut membawa dimensi keulamaan dalam pertemuan tersebut. Di Aceh, hubungan antara ulama dan umara atau pemimpin pemerintahan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sinergi kedua unsur itu diharapkan dapat mendukung terjaganya persatuan, keharmonisan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan di Aceh.
Pemerintah Aceh menyatakan akan terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengawal berbagai agenda strategis daerah.
Namun, hasil konkret dari audiensi tersebut, termasuk agenda khusus yang dibahas dan tindak lanjut yang disepakati, belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.
Komunikasi lanjutan dan realisasi kerja sama menjadi bagian penting untuk memastikan upaya memperjuangkan kepentingan Aceh dapat berujung pada langkah nyata bagi masyarakat. []
