Pj Sekda Aceh Wakili Mualem Buka Rakernas XX BEM SI 2026, Mahasiswa Diajak Jadi Mitra Strategis Pembangunan
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XX Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Tahun 2026, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan pada kegiatan tersebut, mahasiswa didorong tidak hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi dan mengawal pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Mualem menyampaikan apresiasi kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry yang turut mengambil peran dalam penyelenggaraan forum nasional tersebut. Ia juga menyambut kedatangan seluruh peserta Rakernas XX BEM SI di Aceh, yang dikenal sebagai Bumi Serambi Mekkah.
Menurut Mualem, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kekuatan intelektual, penjaga kualitas demokrasi, sekaligus bagian dari elemen masyarakat yang dapat menentukan arah perubahan bangsa.
Karena itu, gerakan mahasiswa diharapkan tetap menjaga tradisi berpikir kritis, berani menyuarakan kebenaran, serta mampu menghadirkan gagasan yang jernih dan solutif.
Aspirasi mahasiswa, lanjutnya, akan semakin kuat apabila disertai kajian yang mendalam dan solusi yang berpijak pada persoalan nyata di tengah masyarakat.
“Mahasiswa bukan sekadar menyaksikan perubahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan arah bagi perubahan itu sendiri,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.
Dorong Pemulihan Pascabencana dan Penguatan Masyarakat
Mualem juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan kelompok tertentu, tetapi menjangkau masyarakat paling bawah.
Bagi Aceh, hal itu dinilai relevan dengan sejumlah agenda prioritas, mulai dari percepatan pemulihan pascabencana, penguatan sektor pendidikan, perluasan kesempatan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan hidup.
Dalam berbagai agenda tersebut, mahasiswa diharapkan mengambil peran sebagai penggerak kepedulian sosial, mitra pemikiran pemerintah, sekaligus pengawas sosial yang konstruktif.
Keterlibatan mahasiswa dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta menjawab persoalan yang berkembang di lapangan.
Pemerintah Aceh Buka Ruang Aspirasi dan Kritik
Dalam sambutan itu, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan publik.
Ia mengajak kalangan mahasiswa membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, tanpa meninggalkan sikap kritis serta independensi gerakan mahasiswa.
Berbagai gagasan dan inisiatif yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat diharapkan dapat dikembangkan menjadi program bersama yang memberikan manfaat nyata.
Pemerintah Aceh juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman melalui program magang di lingkungan perangkat daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan, ketentuan, dan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, pemerintah menyatakan kesiapan untuk mendorong kegiatan mahasiswa yang positif dan produktif di bidang pendidikan, sosial, kewirausahaan, lingkungan, kebudayaan, serta pengembangan kepemimpinan generasi muda.
Rakernas Diharapkan Hasilkan Rekomendasi Konkret
Mualem berharap Rakernas XX BEM SI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persatuan gerakan mahasiswa, menyusun program kerja yang terarah, serta menghasilkan rekomendasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia juga berpesan agar mahasiswa tetap teguh memegang prinsip, memperluas wawasan, santun dalam bertutur, dan bijaksana dalam bertindak.
Melalui forum nasional tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menghasilkan rumusan program kerja, tetapi juga melahirkan pemikiran dan keputusan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia.
Bagi Aceh, keterlibatan aktif mahasiswa diharapkan menjadi kekuatan tambahan dalam mengawal pembangunan, memperjuangkan kepentingan publik, serta memastikan suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan. []
