Pemerintah Aceh Selidiki Penyebab Kelangkaan Semen dan BBM, Temukan Kejanggalan di SPBU

Tim khusus Pemerintah Aceh menelusuri penyebab kelangkaan semen dan bahan bakar minyak (BBM), Kamis, 30 Juli 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh untuk Portalnusa.com/ Kolase by . Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk menelusuri penyebab kelangkaan semen dan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan dua komoditas strategis yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan pembangunan di daerah.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir setiap tindakan yang terbukti sengaja mengganggu distribusi atau ketersediaan semen maupun BBM.

“Jika ditemukan adanya perbuatan yang merugikan masyarakat atau menyebabkan keresahan, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” Ungkap Nurlis di Banda Aceh, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurutnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh untuk membentuk tim lintas instansi guna mengidentifikasi akar persoalan di lapangan. Tim tersebut melibatkan unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Biro Perekonomian Setda Aceh.

Pemerintah daerah mulai menelusuri rantai distribusi semen setelah muncul laporan mengenai kesulitan memperoleh semen. Hasil komunikasi awal dengan PT Solusi Bangun Andalas, produsen Semen Andalas, menunjukkan aktivitas produksi berjalan normal.

Perusahaan menyebut lonjakan permintaan di beberapa daerah menyebabkan percepatan penyerapan stok hingga pasokan di tingkat pasar mengalami tekanan. Namun demikian, pemerintah menyatakan akan terus menelusuri distribusi hingga tingkat pengecer guna memastikan tidak ada hambatan atau penyimpangan dalam rantai pasok.

“Kami masih mendalami seluruh mata rantai distribusi. Jika ditemukan praktik yang merugikan masyarakat, aparat penegak hukum akan dilibatkan,” ujar Nurlis.

Di sektor energi, tim pemerintah bersama personel Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Banda Aceh pada Kamis. Pemeriksaan dilakukan di antaranya di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, stok BBM di kedua SPBU tersebut masih tersedia dan pelayanan pengisian berlangsung normal. Namun petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan kode QR program Subsidi yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Temuan lain muncul saat inspeksi berlangsung di SPBU Lambhuk. Menurut Nurlis, sejumlah kendaraan yang sebelumnya mengantre mendadak meninggalkan lokasi ketika petugas tiba.

“Temuan ini menimbulkan pertanyaan dan akan menjadi bagian dari pendalaman lebih lanjut,” ungkapnya.

Pemerintah belum bisa menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran dalam distribusi BBM. Seluruh data yang diperoleh dari lapangan masih tahap verifikasi bersama instansi terkait dan aparat penegak hukum.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh menyatakan stok BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Aceh masih berada dalam kondisi aman. Perusahaan juga menyebut distribusi kepada masyarakat terus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan akan ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan.

Hingga saat ini, Pemerintah Aceh mengaku belum menemukan bukti yang menunjukkan adanya praktik penimbunan atau permainan distribusi baik pada semen maupun BBM.

Walau demikian, pemerintah berjanji akan terus memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok kedua komoditas tersebut dan berkoordinasi dengan produsen, Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum.

Kelangkaan semen dan BBM menjadi perhatian karena keduanya memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi Aceh. Gangguan pasokan semen dapat mempengaruhi sektor konstruksi dan pembangunan, sementara ketersediaan BBM berdampak langsung terhadap transportasi, distribusi barang, dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pemerintah Aceh meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi di lapangan. Setiap laporan, kata Nurlis, akan diverifikasi dan ditindaklanjuti bersama instansi terkait. []