Fraksi NasDem Minta PAD Banda Aceh Dioptimalkan
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih optimal, digitalisasi pelayanan serta pemanfaatan aset daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRK Banda Aceh, Teuku Nanta Muda, ST, MM, dalam pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut NasDem, peningkatan PAD perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah kota. Upaya itu dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pajak serta retribusi, mengoptimalkan aset milik daerah dan menggali sumber pendapatan baru yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, peningkatan pendapatan harus diikuti dengan pengelolaan belanja yang lebih tepat sasaran.
Fraksi NasDem meminta anggaran daerah lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan peningkatan pelayanan publik.
NasDem juga menilai kualitas perencanaan dan penganggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu diperkuat. Perencanaan yang matang dinilai penting agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan memiliki hasil yang dapat diukur.
Di sisi lain, Fraksi NasDem mendorong Pemko Banda Aceh memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan keterbukaan data publik.
Partisipasi masyarakat, kata NasDem, juga perlu diperluas dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
Fraksi NasDem turut meminta pemerintah kota meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta pembangunan infrastruktur dasar.
NasDem berharap rekomendasi tersebut bisa bahan evaluasi Pemko Banda Aceh dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, dan berorentasi pada kepentingan masyarakat serta transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. []
