Realisasi Program Kementan di Aceh Capai 52,9 Persen, Safrizal Minta Percepatan
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Realisasi program Kementerian Pertanian (Kementan) di Aceh hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp272,37 miliar atau 52,9 persen dari total pagu Rp515,22 miliar.
Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meminta pelaksanaan program tersebut dipercepat mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas.
“Realisasi di atas 50 persen hingga akhir Agustus menunjukkan kerja keras semua pihak. Tetapi waktu yang tersisa di tahun 2026 sangat terbatas, sehingga percepatan mutlak diperlukan agar target bisa tercapai,” ujar Safrizal, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dari sejumlah program, sektor irigasi telah mencatat capaian tertinggi. Dengan pagu Rp147,47 miliar, realisasinya telah mencapai Rp110,68 miliar atau 75,1 persen.
Untuk pembangunan jaringan irigasi tersier di 13 kabupaten/kota bahkan telah mencapai sekitar 96 persen. Sementara irigasi perpipaan di wilayah yang sama terealisasi 88 persen.
Program optimasi lahan (Opla) untuk sawah rusak ringan juga telah mencapai angka 58,46 persen, dengan realisasi Rp91 miliar dari pagu yang tersedia. Program itu dilaksanakan di 16 kabupaten/kota dan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), dan Universitas Samudra (Unsam).
Namun, rehabilitasi sawah rusak sedang masih menjadi salah satu program dengan capaian terendah. Dari pagu Rp200,42 miliar, realisasinya baru Rp64,34 miliar atau sekitar 32 persen.
Program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani dan TNI di sejumlah daerah, antara lain Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya dan Pidie Jaya.
Di sisi lain, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di 13 kabupaten/kota telah terealisasi Rp6,34 miliar atau 54 persen dari pagu Rp11,66 miliar. Pekerjaan fisik antara lain berlangsung di Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Aceh Jaya.
Safrizal juga mendorong perguruan tinggi, kelompok tani, TNI dan pemerintah daerah mempertahankan koordinasi agar program yang berjalan dapat segera memberikan manfaat bagi petani.
“Kami berharap perguruan tinggi, kelompok tani, TNI, dan pemerintah daerah terus bersinergi. Dengan kolaborasi lintas sektor, manfaat program ini akan segera dirasakan petani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh,” ujarnya.
Selain percepatan fisik dan anggaran, Safrizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, keterbukaan informasi dapat membuat proses pengawasan dan percepatan melibatkan lebih banyak pihak.
“Ini penting, bukan hanya sebagai kewajiban memenuhi keterbukaan informasi publik, tapi dengan transparansi semua pihak bisa ambil bagian dalam kerja percepatan rehab rekon,” pungkasnya. []
