Rehabilitasi Pascabencana Pidie Jaya Baru 35 Persen, Pemkab Kebut Penyelesaian
PORTALNUSA.com | PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor setelah evaluasi menunjukkan progres pemulihan baru mencapai 35 persen.
Hal tersebut, disampaikan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, usai rapat evaluasi masa transisi darurat dan penetapan status penanganan pascabencana, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Sibral, capaian itu diperoleh berdasarkan hasil kajian teknis lintas sektor yang membandingkan perkembangan kondisi wilayah melalui citra udara pada empat periode, yakni 29 November 2025, 22 Februari 2026, 9 Maret 2026, dan 14 Juni 2026.
Baca: 87 Korban Terdampak Bencana di Pijay Terima Bansos Rp 465 Juta
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan sesuai target sekaligus menentukan langkah lanjutan agar pemulihan masyarakat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Sibral.
Meski menunjukkan perkembangan, pemerintah daerah menilai masih banyak pekerjaan strategis yang harus diselesaikan. Di antaranya pembangunan rumah bagi warga terdampak, penyediaan air bersih, normalisasi sungai, penguatan tanggul, pembersihan kawasan permukiman, serta penyelesaian sejumlah infrastruktur publik.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam beberapa bulan ke depan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
Sibral mengatakan, perpanjangan masa transisi penanganan pascabencana menjadi langkah penting agar seluruh program rehabilitasi tetap memiliki dasar hukum dan dukungan pendanaan hingga seluruh pekerjaan selesai.
“Ini merupakan tanggung jawab pemerintah agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap percepatan rehabilitasi dapat segera mengembalikan fungsi infrastruktur, mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang. []
