Pj Sekda Aceh Dorong Pembangunan Responsif Gender, IPG 2025 Capai 93,11
PORTALNUSA.com | BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mendorong penguatan pembangunan yang responsif gender agar kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan kesempatan serta manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
Hal itu disampaikan Taufik saat menghadiri Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 di Ruang Potensi Daerah I, Sekretariat Daerah Aceh, Senin, 26 Oktober 2026.
Taufik mengatakan, verifikasi lapangan menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki agar lebih inklusif dan berkeadilan.
“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan pembangunan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh pada 2025 mencapai 93,11. Angka itu meningkat 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 92,69.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan gender di Aceh. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat kebijakan dan program agar kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemerintah Aceh berharap hasil evaluasi dan rekomendasi yang diperoleh dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di berbagai sektor.
Dengan demikian, pembangunan di Aceh diharapkan semakin inklusif dan berkeadilan, serta mampu menjangkau kebutuhan perempuan maupun laki-laki di seluruh lapisan masyarakat. []
