Bupati Bireuen Sebut Kehadiran Poskowil Aceh Satgas PRR Sangat Penting untuk Daerah Terdampak Bencana

PORTALNUSA.com | BIREUEN – Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., mengapresiasi keberadaan Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

Menurut Mukhlis, keberadaan posko tersebut membantu pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani berbagai kebutuhan pascabencana, terutama yang berkaitan dengan administrasi, anggaran dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi di lapangan.

“Sebagai kepala daerah di Bireuen, saya memberikan apresiasi terhadap kehadiran Satgas PRR. Kehadiran Posko Wilayah Aceh mempermudah koordinasi antara daerah dan pusat dalam konteks penanganan pascabencana,” kata Mukhlis, Minggu, 4 Oktober 2026.

Ia merujuk Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Atas dasar mandat tersebut, Satgas PRR antara lain bertugas mengoordinasikan kebijakan umum, pengawasan dan penganggaran, serta mengambil langkah strategis untuk mengatasi hambatan administratif, regulasi maupun kendala pelaksanaan di lapangan.

Mukhlis juga menilai kepemimpinan Safrizal di Posko Wilayah Aceh turut memperkuat fungsi koordinasi tersebut. Menurutnya, pengalaman Safrizal sebagai birokrat senior membuat pembahasan dengan pemerintah daerah lebih terarah dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

“Pak Safrizal memahami persoalan secara utuh. Dengan kemampuan birokrasi yang mumpuni, ia hadir dengan bahasa yang santun, tertib administrasi dan solutif. Kalau ada yang mandek, ia berusaha mencarikan jalan keluar,” ujarnya.

Pantau Serapan Anggaran

Mukhlis mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah dan juga lembaga.

Dalam proses inj, menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan pendampingan yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, namun juga memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan target.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan serta bantuan keuangan (bankeu).

Ia menyebut kewenangan Satgas PRR sebagaimana diatur dalam Keppres 1/2026 mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program dan dukungan anggaran penanganan pascabencana.

“Kerja rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra merupakan kerja besar yang membutuhkan koordinasi berlapis. Kepala daerah dan perangkatnya membutuhkan pendamping yang bertugas khusus, termasuk dalam evaluasi serapan TKD Tambahan dan bankeu,” katanya.

Salah satu bentuk koordinasi itu dilakukan melalui rapat koordinasi di Aceh Tengah yang diikuti kepala daerah dalam kegiatan gathering dan focus group discussion yang digelar Satgas PRR Posko Wilayah Aceh.

Mukhlis mengaku tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut karena berhalangan. Namun, dari laporan staf yang hadir, forum tidak hanya membahas perkembangan serapan anggaran, tetapi juga persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

“Sesuai laporan yang saya terima dari staf yang hadir, Pak Safrizal memimpin rapat dengan sangat ramah. Ia memaparkan data serapan TKD Tambahan dan bankeu, kemudian menanyakan masalah yang dihadapi daerah. Setelah itu memberikan solusi dan menyepakati target serapan,” ujar Mukhlis.

Pemkab Bireuen, lanjutnya, juga telah menyerahkan data penggunaan bankeu kepada Satgas PRR sebagai bagian dari pemantauan perkembangan program di daerah.

Menurut Mukhlis, mekanisme tersebut penting untuk memastikan persoalan yang muncul di tingkat daerah dapat segera dikomunikasikan dan ditindaklanjuti.

Bireuen Siap Jadi Tuan Rumah

Pemkab Bireuen juga menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah rapat koordinasi Satgas PRR berikutnya.

Mukhlis menilai pelaksanaan rakor di daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah kabupaten, Posko Wilayah Aceh dan kementerian/lembaga terkait.

“Bireuen sudah menyampaikan kepada Pak Safrizal bahwa kami siap bila ditunjuk sebagai tuan rumah rakor Satgas PRR. Bireuen memiliki fasilitas yang cukup untuk menggelar rapat-rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Menurutnya, koordinasi langsung di daerah juga dapat membantu pemerintah pusat memahami persoalan yang dihadapi pemerintah daerah secara lebih konkret, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. []