NEWS

MPP Pidie Resmi Beroperasi, Permudah Akses Layanan Publik di Tengah Pemulihan Bencana

Wakil Bupati Pidie, Al-Zaizi Umar bersama unsur Kemen PAN RB serta unsur Forkopimda melakukan foto bersama usai peresmian MPP yang dipusatkan di kantor DPMPTSP, Selasa, 13 Oktober 2026. (Foto Humas Setdakab Pidie/Kolase: Portalnusa.com)

PORTALNUSA.com | PIDIE – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pidie resmi beroperasi pada Selasa, 13 Oktober 2026. Kehadiran pusat layanan terpadu ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan dalam satu tempat, terutama bagi warga yang masih terdampak bencana hidrometeorologi.

Peresmian dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, bersama perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie.

MPP Pidie menghadirkan beragam layanan lintas instansi, mulai dari administrasi kependudukan, paspor, surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga layanan hukum dan pendaftaran merek usaha.

Selain itu, tersedia layanan pemeriksaan kesehatan gratis, literasi, perizinan usaha dan nonusaha, serta pelayanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, mengatakan kehadiran MPP merupakan wujud kolaborasi dan kepedulian pemerintah pusat serta daerah dalam membantu masyarakat, khususnya yang masih menghadapi dampak banjir hidrometeorologi.

“Kegiatan MPP Peduli ini merupakan bentuk gotong royong dan kepedulian pemerintah pusat dan daerah dalam membantu masyarakat, terlebih saat masih dalam kondisi terdampak bencana banjir hidrometeorologi di Kabupaten Pidie,” kata Alzaizi kepada PortalNusa.com.

Ia menegaskan, pelayanan publik harus hadir sebagai solusi yang responsif, adaptif, dan mengedepankan empati, terutama bagi masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana.

Menurutnya, keterbatasan fiskal maupun sarana dan prasarana tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan warga memperoleh akses layanan yang dibutuhkan secara lebih mudah.

“MPP hadir untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.

Alzaizi juga meminta seluruh petugas memberikan pelayanan secara ramah, profesional, dan sepenuh hati agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran fasilitas tersebut.

Peresmian MPP Pidie turut dihadiri Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Drs. Yanuar Ahmad, MPA; perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Imron Dodi Kusuma; perwakilan Kementerian Hukum Aceh, Farhan Miftahurrahim; perwakilan Kementerian Keuangan, Rofiya Wahyu S.; Wakil Kepala Polres Pidie, Kompol Firdaus Julfinda, S.T., M.Si.; serta sejumlah pejabat lainnya.

Dengan beroperasinya MPP, Pemerintah Kabupaten Pidie berharap koordinasi antarinstansi semakin kuat dan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi, perizinan, serta kebutuhan publik lainnya semakin mudah, khususnya dalam masa pemulihan pascabencana. []