Wagub Aceh Serahkan Bantuan Buffer Stock Rp4,85 Miliar untuk Bener Meriah dan Aceh Tengah

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh, menyerahkan bantuan buffer stock penanggulangan bencana senilai Rp4,85 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Senin, 26 Oktober 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh/Kolase: PORTALNUSA.com)

PORTALNUSA.com | ACEH TENGAH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., atau yang akrab disapa Dek Fadh, menyerahkan bantuan buffer stock penanggulangan bencana senilai total Rp4,85 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Senin, 26 Oktober 2026.

Bantuan dari Pemerintah Aceh tersebut dialokasikan sebesar Rp4.491.425.333 untuk Kabupaten Bener Meriah dan Rp366.049.584 untuk Kabupaten Aceh Tengah. Total nilai bantuan mencapai Rp4.857.474.917.

Penyerahan bantuan di Bener Meriah berlangsung di halaman Kantor Bupati dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bener Meriah, Ir. H. Armia.

Sementara di Aceh Tengah, bantuan diserahkan di Pendopo Kabupaten Aceh Tengah dan diterima langsung oleh Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si., bersama jajaran pemerintah kabupaten.

Dalam kegiatan tersebut, Dek Fadh didampingi anggota DPRA dari Partai Aceh, Yahdi Hasan Ramud, S.I.Kom., Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza, S.I.K., M.M., M.H., Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, S.KM., M.KM., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.

Dek Fadh berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesiapsiagaan pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat ketika bencana terjadi.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan bencana. Kita berharap dengan adanya bantuan ini, kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Dek Fadh.

Bantuan buffer stock merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Ketersediaan stok bantuan diharapkan dapat mendukung penanganan darurat dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Pemerintah Aceh juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, mulai dari tahap kesiapsiagaan hingga penanganan masyarakat terdampak. []